Membeli Properti di Indonesia

Perlu dicatat bahwa informasi yang diberikan hanya untuk digunakan sebagai gambaran saja. Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat menghubungi pengacara dan notaris di area Anda atau mencari informasi kepada warga asing yang sudah cukup lama menetap menetap di Indonesia. Informasi yang diberikan dapat berbeda-beda, tergantung dari peraturan daerah masing-masing, seperti Jakarta dan Batam dapat saja memiliki peraturan yang berbeda

Membeli Properti

Apakah warga asing atau badan asing secara legal dapat membeli properti di Indonesia? Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960), yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 di mana dapat dikatakan bahwa UU 5/1960 tersebut memperkenalkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan mengenai hak atas tanah yang revolusioner.. UU tersebut mengakui dan mengatur beberapa hak atas tanah dan rumah, termasuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa atas Bangunan

UU 5/1960 hanya memperbolehkan warga asing untuk menggunakan Hak Pakai dan Hak Sewa atas Bangunan. Namun di dalam UU ini hanya memberikan informasi umum bagaimana cara memperoleh hak ini, jangka waktu penggunaan, dan kepastian hukum. Pada akhirnya banyak warga asing memilih untuk tidak melakukan pembelian karena adanya ketidakpastian peraturan

Hak Pakai adalah hak atas tanah, baik yang dimiliki oleh negara atau perorangan, yang memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk mengusahakan tanah tersebut.. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (”PP 40/1996”) mengatur periode Hak Pakai maksimal 25 tahun namun dapat diperpanjang jangka waktu yang tidak ditentukan untuk Hak Pakai atas tanah negara selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dan tidak dapat diperpanjang untuk Hak pakai atas Hak Milik. Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah warga negara Indonesia, orangasing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau dicicil sesuai dengan kesepakatan bersama. Hak Sewa atas tanah berlaku untuk warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia

Prosedur Pengalihan Properti

Semua transaksi hak atas tanah harus dibuatkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di mana tanah berada dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional. PPAT adalah pejabat negara yang memiliki wewenang untuk menangani berbagai macam hal yang berkaitan dengan tanah secara hukum.

Pajak Penjualan Properti

Dalam penjualan tanah, ada pajak yang harus dibayarkan baik dari penjual dan pembeli masing-masing sejumlah (saat ini) 5% dari harga tanah yang disepakati sebagaimana tercantum dalam akta jual beli. Pengembang biasanya memasukkan harga pajak dalam harga total sehingga ketika bernegosiasi sebaiknya lebih detail menanyakan mengenai masalah pajak. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak warga asing yang terkejut karena ada biaya tambahan pajak selain dari harga yang telah disepakati.

Leave a Reply