Apa itu Iklim Investasi?

Sejak awal tahun 1970an sampai dengan pertengahan tahun 1990an, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong oleh peningkatan investasi dan perluasan sektor industri. Sayangnya, krisis keuangan pada tahun 1997-1998 ditambah krisis-krisis lain, telah memperlemah sistim keuangan dan kepemerintahan (governance) yang menyebabkan penurunan investasi dan perlambatan perkembangan sektor swasta. Investasi menurun drastis, menurunkan kegiatan perekonomian secara umum.  Sebagai gambaran, tingkat investasi sekarang hanya sekitar 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh dari kondisi sebelum krisis yang sudah mencapai lebih dari 30%.

Pertumbuhan ekonomi sekitar 3-4% dalam tiga tahun terakhir, sebagian besar didorong oleh kenaikan permintaan dan tidak menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga tingkat pengangguran terus meningkat (Gambar 1). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah ini juga tidak mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Akibatnya, Indonesia sekarang menghadapi tantangan berat, yaitu bagaimana bisa mencapai lagi pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan. Tantangan ini sejalan dengan tekad pemerintah baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun. Salah satu kunci untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut adalah dengan memperbaiki iklim investasi yang dalam beberapa tahun terakhir ini melemah. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yang tutup atau memindahkan usaha ke negara lain seperti ke Republik Rakyat China (RRC) dan Vietnam.

Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian  dan resiko suatu investasi (Stern 2002). Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup:

  1. Kondisi ekonomi makro-termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
  2. Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.
  3. Infrastruktur- mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Pada tahun 2003, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia (WB), bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan studi tentang Iklim Investasi dan Produktifitas di Indonesia (ICS). Studi ini bertujuan mengetahui keadaan dan masalah iklim investasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap produktifitas atau penampilan perusahaan. Hasil studi diharapkan dapat membantu pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan dalam menentukan arah kebijakan yang dapat mendorong perkembangan investasi.

Leave a Reply