Indonesia Berupaya Memperbaiki Iklim Investasi

Pemerintah Indonesia menyadari perlunya upaya meningkatkan investasi, yaitu dengan memperbaiki berbagai aspek yang berkaitan dengan iklim investasi. Beberapa diantaranya akan dibahas sebagai berikut.

Administrasi publik. Pemerintah telah memperbaiki undang-undang tentang kebangkrutan pada tahun 1998. Perbaikan undang-undang tentang investasi juga sudah diagendakan meskipun belum selesai sampai sekarang. Perbaikan-perbaikan tersebut, disamping perbaikan di bidang lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan penghargaan atas kontrak yang masih menjadi masalah di Indonesia disamping pembedaan perlakuan antara perusahaan asing dan domestik.

Persaingan usaha. Pelaksanaan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU No. 5/1999) diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar, terutama dalam mencegah timbulnya monopoli dan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Infrastruktur. Setelah krisis keuangan berbagai peraturan telah diperkenalkan yang semuanya bermuara pada peningkatan ketersedian infrastruktur. Undang-undang tentang telekomunikasi (UU No. 36/1999) memberikan hak khusus kepada PT Indosat dan Satelindo untuk penyediaan pelayanan telepon international dan kepada PT Telkom untuk sambungan telepon darat dan dalam negeri. Pada tahun 2001, Undang-undang tentang minyak dan gas bumi (UU No. 22/2001) memperkenalkan iklim kompetisi dan penentuan harga melalui mekanisme pasar. Undang undang tentang sumber daya air Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah? (UU No. 7/2004) mengatur tentang penggunaan air untuk irigasi, rumahtangga dan industri dalam kaitannya dengan perlindungan dan sanitasi sumberdaya air. Undang-undang tentang jalan (UU No. 38/2004) bertujuan meningkatkan manajemen jalan dengan membuka kemungkinan partisipasi swasta di industri jalan tol. Di bidang kelistrikan, pembatalan Undang-Undang tentang kelistrikan (UU No. 20/2002) oleh mahkamah institusi telah memaksa pemerintah mengeluarkan peraturan baru (No. 3/2005) yang memungkinkan partisipasi swasta di bidang kelistrikan melalui kerjasama dengan Peusahaan Listrik Negara (PLN).

Di bidang kepemerintahan, Undang-undang tentang Keuangan Negara (UU No. 17/2003), Perbendaharaan Negara (UU No. 1/ 2004), Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (UU No. 15/2004) dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25/2004) menyediakan secara lengkap sistim perencanaan, keuangan dan aspek administrasi dari manajemen keuangan pemerintah.

Telekomunikasi. Undang-undang tentang telekomunikasi (UU No. 39/1999) memberikan hak khusus pada P.T. Indosat dan Satelindo untuk menyediakan jasa pelayanan telepon internasional dan P.T. Telkom untuk sambungan telepon darat dan domestik.

Korupsi. Pelaksanaan undang-undang tentang pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (UU No. 28/ 1999) serta undang-undang tentang pemberantasan korupsi (UU No. 31/1999) diharapkan membantu menciptakan sistim pemerintahan yang bersih dan transparan. Penindakan tegas terhadap korupsi ditengarai berpengaruh amat besar kepada iklim investasi yang ada di Indonesia.

Desentralisasi. Desentralisasi dilaksanakan sejak tahun 2001 berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah (UU No. 22/1999) dan undang-undang tentang keseimbangan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat (UU No. 25/1999). Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan peranan dan kondisi daerah. Sayangnya, dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah tambahan bagi kalangan pengusaha karena makin banyaknya peraturan dan pajak daerah yang menghambat perkembangan dunia usaha. Perbaikan Undang-undang autonomi dan keseimbangan fiskal antara pemerintah. Hambatan apa saja yang dialami pengusaha di Indonesia? pusat dan daerah dengan Undang-Undang No 32/2004 dan No 33/2004 semakin memperluas dan memperjelas peranan pemerintah daerah karena mereka dapat memilih kepala pemerintahan sendiri dengan fungsi yang lebih luas. Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui sumberdaya sendiri maupun dari alokasi dana pusat dan pinjaman.

Masih banyak permasalahan lain yang mesti dibenahi dalam rangka perbaikan iklim investasi dan pemulihan kepercayaan para penanam modal. Berbagai masalah seperti ketidak-pastian kebijakan ekonomi dan pelaksanaan peraturan (yang diperburuk oleh dampak negatif desentralisasi), kelambatan pemberantasan korupsi, rendahnya penegakan hukum dan peraturan, dan rendahnya tingkat keamanan di beberapa provinsi harus segera dibenahi agar iklim investasi membaik.

Leave a Reply