Perda Penghambat Investasi Dievaluasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menginventarisasi peraturan daerah (perda), yang dinilai menghambat percepatan investasi untuk dibahas saat pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada (18/4/2016) mendatang. Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut Sulaiman Hasibuan mengatakan, banyak perda yang tidak produktif dan harus segera dihapuskan. Pemprov Sumut telah menyurati pemerintah kabupaten/kota terkait hal ini agar turut menginventarisasi sejumlah perda yang dianggap menghambat laju investasi atau bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.

“Jadi mana perda yang dianggap tidak ada kaitan dengan produksi atau bertentangan dengan aturan di atasnya, akan kami siapkan datanya,” ujar Sulaiman kepada wartawan di Medan.

Sulaiman menuturkan, Pemprov Sumut telah menerima undangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memaparkan perda- perda yang akan dievaluasi dan dihapus. Dengan demikian, pihaknya juga mempersiapkan data sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota.

“Kami sudah menerima undangan. Kemendagri kan mengundang Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut serta semua kepala bagian hukum kabupaten/ kota untuk memaparkan mana saja perda dari 3.000 itu yang ada di Sumut dan akan dihapuskan,” tuturnya.

Dia menegaskan, Pemprov Sumut tetap mendukung penghapusan itu. Perda yang kemungkinan besar akan dievaluasi atau dihapuskan seperti ekspor. Untuk memperoleh izinnya, selama ini masih harus melewati izin dari pemerintah kabupaten/kota. “Misalnya juga hasil hutan dan nonproduksi. Ini akan kami inventarisasi. Jadi nanti pada 18 April, kami sudah dapat paparannya, berapa yang terdata,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan, salah satu masalah aturan yang menghambat ini seperti pungutan di desa, perda tentang sumbangan pihak ketiga, serta perda terkait corporate social responsibility (CSR), yang tidak ada kaitan dengan produksi, tapi tetap ada pengutipan. Karena itu, perlu ada evaluasi bahkan penghapusan sebab tidak sesuai dengan semangat percepatan investasi.

Selain itu, Sulaiman juga menyebutkan, salah satu perda yang kemungkinan besar akan dievaluasi, yakni Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Pemerintah pusat akan mengambil alih pengelolaannya langsung. Pihaknya pun mendukung upaya tersebut.

Salah satunya karena pendapatan dari keberadaan sarana itu jauh dari target yang diperkirakan. “Kalau memang perda ini menurut pemerintah pusat harus kami cabut, yang penting kami mendukung. Kewenangan pencabutan itu boleh langsung. Bisa menteri yang mencabut dan bisa juga provinsi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” katanya.

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya saat di Medan menegaskan, dalam waktu dekat pemerintah akan mengevaluasi 42.000 peraturan di pemerintah pusat dan 3.200 perda tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Sebab ribuan aturan tersebut dinilai menjadi penghambat percepatan investasi di Indonesia.

“Banyak aturan yang menghambat investasi, perizinan, retribusi, dan tidak perlu harus hilang dan dipangkas habis. Tidak perlu pengkajian, dihapuskan saja,” ujar Tjahjo.

Penulis: rzy

Sumber: okezone.com

Leave a Reply